Masa Depan Desa

Oleh : Dr. H. Suhardi Duka

Akhir-akhir ini saya juga disibukkan oleh banyaknya calon-calon kepala desa bersilaturrahmi di kantor dan kediaman saya, untuk meminta restu dan arahan dalam rangka menghadapi pemilihan kepala desa di akhir tahun ini.

Demokrasi di desa memang semakin tumbuh, ditandai dengan banyaknya peminat untuk berkompetisi ingin menjadi kepala desa, hal ini dipandang posotif karena masyarakat desa memiliki banyak pilihan untuk memilih pemimpinnya di desa, namun terdengar kabar bahwa sistem seleksinya belum transparan masih ada jegal-menjegal tampah memandang kualitas calon, tapi lebih pada arah politik calon.

Namun siapapun yang terpilih nanti memimpin satu desa, sebaiknya sebelum pelantikan diberi pembekalan terhadap berbagai regulasi, tugas pokok dan arah pembangunan desa, serta isu-isu strategis di desa, agar tidak terjerat eforia dana desa yang cukup besar.

Kepala desa harus mampu menjadi pemimpin perubahan dalam mewujudkan kesejahteraan di desa, tahu merencanakan, tahu tata kelola dan pemberdayaan masyarakatnya dalam membangun masa depan desanya.

Ada tiga isu strategis di desa, yang harus menjadi pilar utama pembangunan desa, yang diharapkan menjadi visi misi kepala desa yaitu pertama, pertanian sebagai basis ekonomi di desa. Kedua, petani dan pemuda desa sebagai subyek dan ketiga, inovasi dan penerapan teknologi dalam mendukung pertanian.

Walaupun kebijakan di sektor pertanian belum sepenuhnya berpihak kepada petani, utamanya adanya kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi berbasis di sektor produk pertanian, namun kemajuan satu desa tidak bisa dipisahkan dengan sektor pertanian, karena memang potensi utama desa itu adalah pertanian.

Untuk itu bappeda dan dinas pertanian harus sinergi dan paham benar akan isu-isu pokok di pedesaan, jangan asal membuat program tapi tidak mampu menopang ekonomi desa dan urbanisasi.

Persoalan petani dan pemuda desa, harus dalam proses regenarasi pengelolaan di sektor pertanian, tidak boleh dibiarkan pengelola pertanian saat ini hanya di kalangan orang tua. Kita akan kehilangan satu genarasi di tengah bonus demokrafi.

Bonus demokrafi kita adalah generasi muda, ini harus dimobilisasi untuk tetap berada di desa dan menjadi penggerak utama pembangunan desa. Mereka memiliki pendidikan relatif lebih baik dan pemahaman teknologinya juga lebih maju dibanding petani masa lalu.

Saya mengambil contoh petani sawah di Kalukku, walaupun secara sepintas saya mengamati bahwa kalangan petani tua dan muda mulai bergerak bersama dalam pengelolaan sawah dan perdagangan gabah di kecamatan Kalukku. Dampaknya dapat dilihat secara kasak mata dimana tingkat kemajuan petaninya jauh di atas rata-rata dengan daerah lain di Mamuju, baik dari sisi tata kelola maupun dari sisi penerapan inovasi terknologi dan kualitas produk.

Tingkat produksi dan pendapatan petani Kalukku yang dimotori oleh anak muda mulai kelihatan, dengan luas tanam lebih dari 1000 ha, dengan hasil rata-rata 6 ton, berarti 6 ribu ton atau 6 juta kilo gabah kering panen dengan harga Rp.4.550/ kg, berarti uang masuk di kocek mereka dalam 1 kali panen adalah Rp.27 M.

Dana ini harusnya kembali ke desa dengan segala nilai tambahnya, artinya sektor pertanian ini tidak berdiri sendiri ada tahapan ekonomi berikutnya, seperti industri pengolahan juga harus mampu berada di desa dan menjadi penggerak teknologi di desa dan digerakkan oleh anak muda desa.

Momentum kebangkitan ini harus dijaga iramanya, kalau perlu diproteksi seperti daerah-daerah lain memproteksi pengusaha industri pertaniannya dengan tidak memberi izin gabah diperdagangkan di luar kabupaten. Di Kalukku sesuai data yang ada industri pengolahan padi beras di Kalukku mulai skala besar kecil dan sedang sekitar 15 unit usaha.

Ada nilai tambah yang dibawah oleh industri ini, pertama adanya jaminan petani akan stabilitas harga gabah, kedua putaran ekonomi berputar secara lokal dengan nilai tambahnya. Bila setiap panen kemudian gabah di bawah keluar, maka putaran ekonominya tidak berada di daerah harga gabah menjadi murah dan beras mahal dan berdampak inflasi karena faktor transportasi. Bila industri juga lokal, maka sumbangan sektor industri untuk daerah mulai dari biaya tenaga kerja, sampai pada prosesing dan keuntungan industri berada pada kisaran Rp. 1.500/kg. Artinya dari 6 juta kilo produk hulu, bila sampai ke hilir kita akan mendapat nilai tambah lagi sekita Rp.1.500 x 6 juta kg berarti sekitar Rp.9 M. Berarti total menjadi 36 M dalam 1 kali panen di Kalukku.

Pertanyaannya, sudahkah ada langkah pemerintah untuk melindungi petani dan industrinya di daerah???

Dalam skala industri di sektor pertanian, selain bernilai ekonomi tinggi juga merangsang pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, untuk itulah kebijakan daerah yang potensi ekonominya di sektor pertanian tidak boleh setengah-setengah, kalau ingin unggul dan menikmati pertumbuhan dan kesejahtraan di sektor ini.

Seperti halnya Sawit Sulbar dan Mamuju khususnya masih bermain di sektor hulu, akibatnya harga sawit menjadi murah karena persoalan distribusi dan transport.

Pembangunan di sektor pertanian di negara manapun selalu diproteksi oleh pemerintahnya, kenapa karena selain dia massal juga terkait dengan kepentingan stabilitas. Sesempit apapun wilayah pertanian Jepang selalu mempu menopang kecukupan pangannya karena padat tehnologi dan proteksi yang tinggi dari pemerintahnya. Seperti halnya dengan petani Kedele Amerika, sesulit apapun bersaing dengan minyak Sawit Asia dan Afrika, petaninya tetap survive karena pemerintah Amerika melakukan proteksi, minimal dengan alasan tidak green atau merusak hutan CPO Indonesia kena bea masuk Amerika, akibatnya menjadi mahal dan lebih memilih minyak lokal. Kesimpulan masa depan desa tidak hanya pada sektor pertanian tapi sekaligus sektor industri pengolahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *