Baca, Ini Sikap Fraksi Demokrat DPRD Sulbar di Akhir Tahun

MAMUJU,SR. – Menyikapi beberapa kondisi faktual yang terjadi akhir-akhir ini di pemerintahan provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) serta merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat, fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sulbar bersepakat mengeluarkan beberapa point penting diantaranya: Sesuai arahan ketua DPD partai Demokrat, fraksi Demokrat DPRD Sulbar menyatakan tidak ikut ambil bagian dalam usulan hak interplasi, jikalau hal itu bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Demikian hal itu disampaikan ketua fraksi Demokrat DPRD Sulbar Ir. Yahuda S saat jumpa pers di ruang fraksi PD, Selasa (26/12/2017).

Secara politis kata Yahuda, fraksi Demokrat DPRD Sulbar bukan koalisi dari pemerintahan ABM-Enny, namun tidak juga menjadi oposisi pemerintah, tetapi menjadi fraksi penyeimbang demi kepentingan rakyat. “Kami bukan koalisi pemerintah dan bukan juga oposisi. Namun kami selalu siap jadi mitra baik bagi pemerintah sepanjang semua kebaikannya murni berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Yahuda.

Selain tidak akan ikut ambil bagian dalam usulan hak interplasi lanjut Yahuda, fraksi demokrat juga menyesalkan sikap pemerintah Sulbar dalam menangani konflik antara dokter ahli dengan managemen RSUD Regional hingga berujung pada pengunduran diri 17 dokter ahli sebagai ASN. Fraksi Demokrat juga urai Yahuda menyesalkan sikap 17 dokter ahli yang mengambil sikap mundur dari tugasnya. “Kami mengajak mari menjaga kepentingan masyarakat Sulbar yang sangat membutuhkan penanganan dokter ahli yang oleh pihak pemprov menjadi kewajibannya memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga Sulbar pada umumnya,” kata Yahuda diamini pengurus fraksi demokrat lainnya yang hadir diantaranya Syamsul Samad, Sukri, Amelia Aras dan Sukardi Nur.

Lanjut Yahuda, fraksi demokrat pada prinsipnya menilai kesalahan membaca teks pancasila yang dilakukan gubernur Sulbar dianggap sudah selesai dan fraksi memberikan kesempatan kepada gubernur Sulbar untuk memperbaiki diri dan konsisten mengamalkan nilai-nilai pancasila. “Kami harap gubernur tidak lagi membuat polemik baru berupa kekeliruan yang hanya akan menjadi bahan tertawaan publik,” tandasnya. DMU-1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *