Amelia Gantikan Mappangara, SDK Akui Keputusan Berdasarkan M2H

MAMUJU,SR. – Pasca mundurnya Andi Mappangara sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akibat tersandung kasus dugaan korupsi APBD 2016, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) partai Demokrat Sulbar langsung bergerak cepat. Alhasil, setelah melakukan koordinasi ke DPP PD, akhirnya partai berlambang Mercy itu menetapkan Hj. Amelia Aras sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) ketua DPRD Sulbar. Hal itu diungkapkan ketua DPD PD Sulbar Dr. H Suhardi Duka,MM saat jumpa pers di kediamannya di Mamuju, Senin (6/11/2017).
Sontak saat nama Amelia Aras disebut sebagai PAW ketua DPRD Sulbar, puluhan wartawan yang mendengar keputusan itu terlihat kaget. Betapa tidak, nama Amelia Aras sebelumnya tidak santer diperbincangkan di kalangan legislatif Sulbar dan warga Sulbar. Hanya ada beberapa nama diantaranya Firman Argo, Syamsul Samad dan Yahuda yang diprediksi bakal menggantikan Andi Mappangara.
Saat disinggung alasan DPD memilih Amelia Aras sebagai PAW ketua DPRD Sulbar, Suhardi Duka yang akrab disapa SDK itu secara diplomatis menjawab, dipilihnya Amelia Aras setelah DPD dan anggota fraksi PD Sulbar sepakat dengan pertimbangan yang sangat Mendalam, Meluas dan memegang kehati-hatiaan (M2H). “Kami tidak bisa menjelaskan secara detail karena ini menyangkut internal kami. Inilah yang disetujui oleh DPD,” ungkap SDK tanpa merinci makna mendalam, meluas dan memegang kehati-hatian yang ia maksud.
Ketika disinggung penunjukan Amelia Aras dan kaitannya dengan kasus yang tengah digulirkan kejati Sulselbar, sekali lagi SDK menjawab bahwa penetapan ini sudah melalui konsultasi ke pusat dan pihak DPP menyerahkan ke DPD PD untuk memutuskan siapa PAW ketua DPRD Sulbar. “Sekali lagi, keputusan ini sangat mendalam, meluas dan penuh kehati-hatian,” ungkapnya.
Setelah Amelia Aras terpilih lanjut SDK, seluruh anggota legislatif Sulbar asal partai demokrat untuk terus bekerja dan patuh pada aturan. Anggota legislatif urai SDK harus memperjuangkan aspirasi rakyat karena itu kewenangannya. “Jangan memainkan APBD yang tidak sesuai peruntukannya dan terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Jangan karena pokok fikiran (pokir) dipersoalkan kejati. Keliru kalau legislatif tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang salah, kalau itu dikorupsi,” tutur SDK.
Sekadar diketahui, saat rapat internal PD memilih PAW ketua DPRD Sulbar, Amelia Aras sendiri berhalangan hadir. DMU-1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *